Panglima Tni Pimpin Sidang Pantukhir Taruna-Taruni
MITRAPOL.com - Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Tentara Nasional Indonesia Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasad Jenderal Tentara Nasional Indonesia Mulyono, Kasal Laksamana Tentara Nasional Indonesia Siwi Sukma Adji S.E., M.M. dan Kasau Marsekal Tentara Nasional Indonesia Yuyu Sutisna, S.E, M.M., memimpin Sidang Penilaian Penentuan Akhir (Pantukhir) Terpusat Taruna-Taruni, yang diikuti 556 penerima terdiri dari 511 calon Taruna dan 45 calon Taruni Akademi TNI, bertempat di Gedung Lily Rochli Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (2/8/2018).
Dari 556 penerima calon Taruna-Taruni yang mengikuti sidang Pantukhir tersebut, nantinya hanya 521 penerima yang akan dinyatakan lulus sesuai dengan alokasi kebutuhan dengan rincian Tentara Nasional Indonesia AD 296 (278 Taruna dan 18 Taruni), Tentara Nasional Indonesia AL 110 (100 Taruna dan 10 Taruni), Tentara Nasional Indonesia AU 115 (105 Taruna dan 10 Taruni). Bagi penerima yang dinyatakan lulus, nantinya akan mengikuti pendidikan integratif yang akan dibuka mulai 6 Agustus 2018 di Akmil Magelang.
Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Tentara Nasional Indonesia Hadi Tjahjanto berharap, para calon Taruna dan Taruni yang dinyatakan lulus harus bisa mengikuti pendidikan dengan baik, menyerap segala ilmu dan ditempa menjadi perwira pertama yang handal. “Para Ketua Tim Pemeriksa dan Penguji untuk memberikan masukan-masukan berkaitan dengan hasil seleksi masing-masing calon,” katanya.
Dihadapkan pada tantangan Tentara Nasional Indonesia di masa depan, Panglima Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia harus tetap konsisten dengan mengutamakan aspek kualitas yang didasarkan pada hasil seleksi. “Perlu juga digaris bawahi bahwa kita akan menentukan calon-calon Perwira Tentara Nasional Indonesia dengan potensi terbaik. Artinya ia mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, mempunyai aksara kepribadian yang baik serta kesamaptaan jasmani yang prima,” ujarnya.
Ditambahkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia bahwa upaya mencetak perwira-perwira terbaik untuk Tentara Nasional Indonesia merupakan amanah mulia dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. ”Kita tentu tidak ingin apa yang kita putuskan di lalu hari tidak memberi manfaat yang maksimal bagi Tentara Nasional Indonesia maupun bangsa dan negara. Untuk itu, kebijakan yang diambil hendaknya tetap pada koridor ketentuan yang ada dan mengedepankan kepentingan organisasi,” jelasnya.
Red
 |
Dari 556 penerima calon Taruna-Taruni yang mengikuti sidang Pantukhir tersebut, nantinya hanya 521 penerima yang akan dinyatakan lulus sesuai dengan alokasi kebutuhan dengan rincian Tentara Nasional Indonesia AD 296 (278 Taruna dan 18 Taruni), Tentara Nasional Indonesia AL 110 (100 Taruna dan 10 Taruni), Tentara Nasional Indonesia AU 115 (105 Taruna dan 10 Taruni). Bagi penerima yang dinyatakan lulus, nantinya akan mengikuti pendidikan integratif yang akan dibuka mulai 6 Agustus 2018 di Akmil Magelang.
Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Tentara Nasional Indonesia Hadi Tjahjanto berharap, para calon Taruna dan Taruni yang dinyatakan lulus harus bisa mengikuti pendidikan dengan baik, menyerap segala ilmu dan ditempa menjadi perwira pertama yang handal. “Para Ketua Tim Pemeriksa dan Penguji untuk memberikan masukan-masukan berkaitan dengan hasil seleksi masing-masing calon,” katanya.
Dihadapkan pada tantangan Tentara Nasional Indonesia di masa depan, Panglima Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia harus tetap konsisten dengan mengutamakan aspek kualitas yang didasarkan pada hasil seleksi. “Perlu juga digaris bawahi bahwa kita akan menentukan calon-calon Perwira Tentara Nasional Indonesia dengan potensi terbaik. Artinya ia mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, mempunyai aksara kepribadian yang baik serta kesamaptaan jasmani yang prima,” ujarnya.
 |
Ditambahkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia bahwa upaya mencetak perwira-perwira terbaik untuk Tentara Nasional Indonesia merupakan amanah mulia dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. ”Kita tentu tidak ingin apa yang kita putuskan di lalu hari tidak memberi manfaat yang maksimal bagi Tentara Nasional Indonesia maupun bangsa dan negara. Untuk itu, kebijakan yang diambil hendaknya tetap pada koridor ketentuan yang ada dan mengedepankan kepentingan organisasi,” jelasnya.
Red
Komentar
Posting Komentar